0 Guncangan Besar (1): Putusan Sesat Mahkamah Konstitusi

Beberapa hari lalu, Mahkamah Konstitusi membuat putusan fenomenal dalam sidang uji materi atas UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Alih-alih membuat putusan yang bijaksana, MK justru disandera palu sendiri lantaran telah melakukan kesalahan administratif yang serius dalam penangguhan putusan pemilu serentak hingga pemilu tahun 2019.

Penangguhan amar putusan sendiri rasanya sulit diterima oleh akal sehat, karena aturan proseduralnya menyatakan bahwa putusan MK harusnya berlaku sesaat setelah pengucapan putusan.

Sehingga dapat dipastikan, penangguhan tersebut hanya akan memicu perdebatan ad infinitum, bukan hanya menyangkut legalitas pemilu semata tetapi juga kemungkinan turut tersulutnya gejolak sosial-politik yang akibatnya bisa saja lebih pahit ketimbang putusan pemilu serentak diselenggarakan tahun ini.

Apabila diamati, deretan masalah tersebut menghablur ke publik secara sporadis, mulai dari soal legitimasi hingga keabsahan pemilu. Dua arah informasi tersebut telah menggugat kepercayaan publik terhadap pemilu, bahkan lebih jauh terhadap institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, tuduhan bahwa konstitusionalitas pemilu tak memiliki kaitan dengan legitimasi politik, justru tampak seperti menyederhanakan persoalan. karena buktinya, persoalan tersebut malah terjalin kelindan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pertanyaannya, bukankah adanya kepercayaan kuat dari publik juga termasuk persoalan legitimasi?

Sungguh tak bisa dibayangkan manakala pemilu nanti hanya berbuah simalakama, negara bangkrut gara-gara tak memiliki kepala negara yang legitim menurut konstitusi. Apa mungkin kita kembali pada era PDRI? Atau membentuk presidium nasional hanya karena tak ada argumentasi hukum yang mengakui sah atau tidaknya seorang kepala negara.

Selain itu, dalam beberapa diskusi tentang putusan MK seringkali kita menemukan argumentasi yang berujung pada persiapan teknis penyelenggaraan pemilu. Logika tersebut dibangun berdasarkan akibat hukum atas putusan pemilu serentak, padahal menyesatkan jika ditinjau dari kapasitas MK sebagai penguj bukan pembuat norma Undang-Undang.

Kesesatan berfikir ini terkesan sengaja diproduksi untuk "mengkondisikan" wacana publik dari persoalan sebenarnya, tanpa disadari sikap tersebut telah membuat kita terjerembab pada sikap mendikte konstitusi untuk persoalan teknis dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kita telah melupakan sisi lain yang lebih substantif, yaitu sikap konstutisional dalam penyelenggaran pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, Tuduhan bahwa pemilu serentak untuk 2014 akan menciptakan kondisi kekacauan dalam penyelenggaraan pemilu, kiranya dapat dibalik menjadi penangguhan putusanlah yang menjadi sumber kekacauan sebenarnya.

Read more

0 Idealisme Politik Di Mata Yusril*

Disusun oleh : Ramdhany

Mohammad Natsir mengatakan kepada saya bahwa perjuangan politik itu kadang-kadang seperti menghadapi 'tembok tebal' yang sulit dihancurkan. Namun ketika seseorang berjuang, dia melakukan sesuatu di atas suatu dasar pemikiran dan keyakinan. Pemikiran dan keyakinan itulah yang dalam bahasa sederhana disebut sebagai ideologi dan sekaligus idealisme.

Ideologi adalah keyakinan akan sesuatu yang dianggap sebagai kebaikan yang diartikulasikan ke dalam suatu tindakan atau gerakan. Di dalamnya terkandung idealisme, sesuatu yg dianggap ideal dan baik yg harus diperjuangkan secara terus menerus.. Perjuangan takkan pernah berhenti dari zaman ke zaman. Karena setiap zaman akan memunculkan tantangan tersendiri yang memerlukan jawaban.

Pemimpin lahir dan mati, silih berganti memperjuangan idealisme. Ada kalanya mereka menang, ada kalanya mereka tewas dan binasa. Tak ada kata mengalah dalam memperjuangkan idealisme, walau terkadang banyak pejuang yang kalah dan dikalahkan.

Natsir dan banyak pengikutnya bisa dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengenal kata kalah. Namun mereka seringkali dikalahkan.

Kalah dan menang, terkadang hanyalah soal waktu. Biarlah idealisme itu tetap tersimpan di hati dan pikiran. Suatu ketika dia akan menang.

Kami adalah orang-orang yang percaya bahwa apa yang kami anggap kebenaran pada dasarnya akan tetap tegak dan menang. Walau untuk sementara waktu, mungkin saja dia dikalahkan. Namun tetaplah berjuang, apapun yg akan terjadi.

Negara ini, Republik Indonesia, adalah negara kita bersama. Kita bisa berbeda visi bagaimana membina dan mengelolanya. Saya takkan kehilangan idealisme bagaimana membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, walau sering saya berbeda pendapat dengan yang lain mengenai sesuatu hal.

Saya belajar banyak dari sudut keilmuan untuk menata bangsa dan negara ini. Juga belajar dari banyak pengalaman sulit dalam menanganinya. Semuanya itu menjadi bahan pelajaran, bukan buat saya sendiri saja, tetapi juga buat orang lain, generasi yang akan datang.

Umur manusia sangatlah pendek, umur sebuah bangsa dan negara begitu panjang dan tak terbatas. Karena itu, hendaknya setiap orang tidak berpikir untuk sesuatu yang pendek. Mereka harus berpikir tentang kebaikan bangsanya ke depan. Pikiran-pikiran seperti itu terkadang tidak terpahami kecuali bagi mereka yg mau merenung dalam-dalam.

Zaman ini banyak orang berpikir instan, cepat dan sederhana, lalu kemudian kehilangan kedalaman dan idealismenya. Namun, jangan lupakan misi dan tujuan kehidupan kita dalam membangun bangsa dan negara. Kita harus melangkah ke depan.

MERDEKA ! ! !

*Tulisan ini bersumber dari kuliah twitter Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan perubahan seperlunya tanpa mengurangi substansi tulisan.

Read more

0 Nazarudin, Media dan Kiamat Kecil

Bukan Nazarudin kalau tidak mengejutkan, mantan bendahar umum partai Demokrat ini dua hari terakhir membuat publik terkejut lagi. Sebab semua konten pernyataannya terkait orang-orang penting di negeri ini. Selain menyangkut petinggi dan elit politik, keberadaan Nazaruddin yang hingga kini masih “petak umpet” dengan KPK dan Interpol menjadi hal yang juga menarik. Maka otomatis jangankan menangkap Nazaruddin secara fisik, mendengarkan suaranya yang “sumbang” pun menjadi sesuatu yang diharap-harapkan. Suara sumbang Nazaruddin akhirnya terdengar dalam wawancara langsung di stasiun televisi Metro TV. Sampai sekarang setidaknya dua kali sudah Nazaruddin memunculkan suaranya dalam wawancara sore dengan penyiar Metro TV.
 

Saya berpikir sejenak dengan metode logis-rasional yang tak terlalu njelimet (bukan katanya-katanya), terkait Nazaruddin yang mau menelepon (diwawancarai) secara live di stasiun tv tersebut. Pertanyaan kemudian bermunculan selintas di benak saya. Kenapa dia tidak menelepon (diwawancarai) live di stasiun tetangga seperti TV One atau RCTI atau tv lainnya? Maka kebiasaan (mungkin) segelintir orang Indonesia untuk menduga-duganya juga menghampiri saya. Saya berpikir pasti ada kaitannya antara peristiwa yang “langka” ini dengan realita di balik itu semua. Jika boleh meminjam istilah “Bang Ali dalan sinetron Islam KTP”, inilah yang dia sebut sebagai “rahasia di balik rahasia”.

Pertama, publik mesti ingat jika sebelum pemberitaan Nazaruddin sesanter dan kasusnya disorot seperti sekarang, Metro TV juga pernah (sukses) menelepon Nazaruddin live terkait persoalan dengan Sekretaris Mahkamah Konstitusi. Memang hebat, lincah dan aktual para wartawana tv berita yang satu ini. Sekarang di tengah-tengah KPK, Kepolisian dan Interpol mencari-cari Nazaruddin, tak dinyana dia menelepon (ditelepon?) secara live di Metro TV. Pikiran nakal saya mengatakan, jangan-jangan ini karena Metro TV adalah salah satu stasiun yang cukup “keras” tamparannya bagi pemerintah (bahkan untuk Bapak Presiden). Sebut saja kalau boleh “televisi oposisi”. Metro TV dimiliki oleh “Pak Brewok” alias Surya Paloh, merupakan tokoh yang sangat kritis terhadap pemerintah sekarang. Beliau melahirkan Nasional Demokrat (Nasdem). Antara Metro TV dan Nasdem punya ikatan ideologis secara personal dengan sang good fathernya yakni Surya Paloh. Realita ini tak bisa kita pungkiri.

Tentu menjadi sorotan yang sangat renyah ketika Metro TV “menggoreng” berita Nazaruddin (ditambah wawancara dengan dia tadi), untuk menjadi hidangan yang lezat bagi publik, khususnya bagi mereka yang sudah bosan dengan “Demokrat dan Pak Presiden”. Kedua, publik mesti ingat bahwa pengacara Nazaruddin adalah Prof. Dr. O.C. Kaligis yang nyata-nyata merupakan salah seorang fungsionaris Nasional Demokrat (Nasdem). Lebih tepatnya beliau adalah anggota Dewan Pakar Nasional Demokrat (lebih lanjut lihat www.nasionaldemokrat.org). Akhirnya saya mencoba mengutak-atik (namanya juga menduga-duga) bahwa ada keterkaitan antara Nazaruddin, OC. Kaligis dan Metro TV. Maksudnya yaitu Nazaruddin (mungkin dengan masukan cerdas pengacaranya) memilih Metro TV sebagai media yang menyiarkan langsung dialog tersebut. Secara simbolis (rahasia di balik rahasianya bang Ali), hal ini mengisyaratkan jika Metro TV benar-benar teraktual dan sanggup mengalahkan KPK, Kepolisian, Interpol bahkan elit Demokrat untuk bercengkrama dengan sang buronan.

Jauh-jauh Nazaruddin dicari, ternyata dia malah muncul di dalam kamar-kamar Istana Merdeka dan Istana Cikeas. Makin lengkap sudah Metro TV “menggulai” Demokrat dan Bapak Presiden. Saya bukan pakar jurnalistik, tetapi saya melihat apakah kepentingan (ideologis bahkan politik praktis misalnya) akan haram menyentuh sebuah media dengan pemberitaannya? Mungkin Opa Jacob Oetama, Uda Karni Ilyas, Mbah Bagir Manan atau Opung Erman Saragih bisa menjawabnya. Terpenting yaitu jangan sampai media direduksi menjadi instrumen politik pragmatis para elit, yang menjauhkannya dari suguhan kebenaran bukan pesanan. Meminjam istilah Rikard Bangun yakni mencari media yang mengedepankan substansi bukan sensasi.

Read more